Ide Bisnis yang Lebih Baik

Wednesday, May 20, 2015

Proper yang (Belum) Wajar!


Harian Kompas (20/5/2015) menulis artikel "Belajar dari Proper". Artikel yang ditulis Agnes Aristiarini itu mengupas soal Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan --biasa disingkat Proper. Adapun Proper merupakan daftar perusahaan di Indonesia yang disusun dan dikaji Kementerian Lingkungan Hidup RI sejak tahun 1995. Intinya,  Proper adalah "instrumen kebijakan lingkungan yang bertujuan mendorong perusahaan agar taat aturan, sekaligus melaksanakan bisnis secara beretika dan bertanggung jawab."

Ada 5 kategori dalam Proper: emas, hijau, biru, merah dan hitam. Jelas, peringkat merah dan hitam adalah daftar perusahaan terburuk dalam penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial serta lingkungan.

Lebih lanjut, artikel Agnes Aristiarini itu mengungkapkan bahwa:
Hasil pemeringkatan menjadi insentif dan disinsentif peserta Proper. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Bursa Efek Jakarta, misalnya, mengungkapkan informasi pengelolaan lingkungan dalam laporan keuangan perusahaan. Kinerja pengelolaan lingkungan juga menjadi salah satu indikator investasi, seperti Dow Jones Sustainability Index dan FTSE4 Good Index Series. Gubernur Bank Indonesia juga telah menyurati pihak perbankan agar memanfaatkan Proper sebagai sumber informasi penilaian risiko lingkungan calon penerima pinjaman.
Apakah Proper betul-betul mampu berfungsi sebagai instrumen "to name and shame", atau memberi penghargaan sekaligus cemooh? Sebutlah, perusahaan "A" bernasib sial dan mendapat peringkat hitam dalam Proper. Maukah Anda memboikot produk-produknya, atau sahamnya--jika perusahaan itu terdaftar di bursa saham?

Faisol Rahman, dalam artikelnya di Kompasiana, malah menuding bahwa Proper berpotensi "menjadi jebakan Batman". Ada beberapa oknum tak bertanggung jawab yang memeras perusahaan-perusahaan atas dasar Proper:
Ironisnya lagi, untuk memenuhi berbagai ketentuan Proper, tak jarang berbagai perusahaan (bag pelaksana) malahan dimanfaatkan oleh oknum-oknum, khususnya dari institusi pemerintah dikenai biaya PUNGLI. Mulai dari yang skala kecil seperti biaya “sekedar uang makan atau rokok” para pelaksana tugas dari institusi pemerintah serta Pungli ukuran besar “berupa upeti sukarela” kepada para PEJABAT.
Belum lagi, ada perusahaan yang sempat menimbulkan kontroversi karena meraih peringkat hijau dalam Proper. Jika memori Anda masih segar, coba ingat kasus PT Lapindo Brantas Unit Bunut pada tahun 2012. Saat itu, kesuksesan perusahaan milik keluarga Bakrie itu dalam Proper 2012 diprotes Manajer Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Irhash Ahmady. (***)

0 comments:

Post a Comment